PERSYARATAN REKOMENDASI PENELITIAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Pasal 7

Pelaksanaan penerbitan SKP dilakukan melalui tahapan:

  1. Pengajuan permohonan;
  2. Verifikasi dokumen persyaratan; dan
  3. Penandatanganan SKP ( Surat Keterangan Penelitian )

Pasal 8

  1. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan permohonan SKP secara tertulis sesuai dengan ruang lingkup penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
  2. Permohonan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
    • Peneliti perseorangan dengan diketahui oleh lurah/kepala desa tempat domisili peneliti Pimpinan yang membidangi penelitian dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi
    • Pimpinan yang membidangi penelitian dari badan usaha untuk peneliti badan usaha
    • Pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi kemasyarakatan untuk peneliti organisasi kemasyarakatan

Pasal 9

Permohonan SKP ( Surat Keterangan Peneliti ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disertai dengan dokumen :

  1. Proposal penelitian dalam Bahasa Indonesia yang memuat :
    • Latar belakang
    • Maksud dan  tujuan
    • Ruang lingkup
    • Jangka waktu penelitian
    • Nama Peneliti
    • Sasaran/target penelitian
    • Metode Penelitian
    • Lokasi Penelitian
    • Hasil yang diharapkan dari penelitian
  2. Surat Pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan
  3. Surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan
  4. identitas peneliti terhadap :
    • Peneliti perseorangan meliputi fotocopy KTP dan pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 ( empat kali enam ) sebanyak 3 ( tiga ) lembar bagi ketua tim
    • Badan usaha yaitu :
      1. Fotocopy KTP ketua tim
      2. Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 ( empat kali enam ) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim
      3. Fotocopy surat pengesahan sebagai badan hukum usaha
    • Organisasi Kemasyarakatan tidak berbadan hukum  yaitu :
      1. Fotocopy KTP ketua tim
      2. Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 ( empat kali enam ) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim
      3. Fotocopy SKT ( Surat Keterangan Terdaftar )
    • Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum yaitu :
      1. Fotocopy KTP ketua tim
      2. Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 ( empat kali enam ) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim
      3. Fotocopy surat pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan